Studi Kasus Penerapan CRT

 

Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil telaah Studi Kasus Penerapan CRT

Telaah Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan TaRL

 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil Telaah Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan TaRL yag telah saya kerjakan pada tabel berikut ini :

Hasil Telaah Video Pembelajaran Berdiferensiasi

 Pada kesempatan ini saya akan membagikan dokumen hasil telaah video pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya kerjakan. Berikut hasil telaah video pembelajaran berdiferensiasi saya yang disajikan dalam bentuk tabel pada dokumen berikut:

Publikasi Hasil Telaah dengan Prinsip UbD

 Berikut adalah hasil telaah merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UbD yang telah saya lakukan

Dampak Keberadaan Liga Arab Bagi Negara-negara di Timur Tengah

Dampak  Keberadaan Liga Arab Bagi Negara-negara di Timur Tengah

Liga Arab sebagai Organisasi Internasional antar negara-negara dengan latar belakang ras dan budaya Arab tentunya memberi dampak terhadap perkembangan Negara-negara anggotanya, khususnya dikawasanTimur Tengah.Sesuai dengan tujuan didirikannya Liga Arab yakni  untuk mendekatkan hubungan diplomatik antar Negara-negara Arab dengan asas persatuan. Diharapkan dapatterwujudnya kemakmuran bagi Negara-negara anggotanya dan juga dapatterjalin hubungan yang harmonis dan perdamaian di Negara-negara Timur Tengah. Seperti yang tertuang dalam Piagam Liga Arab;

Dalam Piagam Liga Arab dinyatakan bahwa Liga Arab bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga; komunikasi; kegiatan kebudayaan; kewarganegaraan, paspor dan visa; kegiatan sosial dan kegiatan kesehatan. Dalam piagam ini juga melarang para anggotanya untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. (tegerbangun366.blogspot.com)  

Pada awal pembentukannya Liga Arab juga memiliki tujuan untuk memerdekakan Negara-negara Arab yang masih dijajah.Salah satunya Palestina yang hingga kini masih berada dalam cengkraman Israel.Dalam perkembangan selanjutnya Liga Arab juga turut banyak berkontribusi dalam perkembangan Timur Tengah. Dampak-dampaknya terasa dalam berbagai aspek, namun disini akan dibahas dua aspek paling penting yakni dampak terhadap perekonomian dan dampak terhadap situasi politik Timur Tengah.

Dampak Ekonomi

Salah satu tujuan pembentukan Liga Arab adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi Negara-negara Arab.Maka dari itu Liga Arab berupaya untuk mendorong kemajuan Ekonomi anggotanya melalui kerjasama Ekonomi yang adil dan menguntungkan bagi Negara-negara pengikutnya.Dalam bidang Ekonomi salah satu upayanya adalah  pembentukan perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Arab ( Joint Arab Economic Action Charter).

Jika dilihat dari sisi ekonomi, Liga Arab merupakan suatu organisasi regional yang sangat menjanjikan bagi tiap-tiap anggota yang masuk didalamnya. Dengan program yang dijalani, yaitu pasar bersama, pendirian Bank Pembangunan Arab dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perekonomian.http://poltimteng.blogspot.co.id/2009/11/liga-arab.html Namun tentu saja masih banyak masalah-masalah ekonomi yang harus diselesaikan Liga Arab.

Minyak merupakan sumber ekonomi terbesar bagi Negara-negara di kawasan Timur Tengah.Namun tak semua Negara anggota Liga Arab merupakan Negara penghasil minyak yang besar.Adapula Negara-negara yang tidak memiliki tambang besar minyak bumi, diantaranya Mesir, Yordania, dan Tunisia.Negara-negara tersebut kemudian mengandalkan masukan dari sektor non-minyak seperti pariwisata, pertanian, pelabuhan dan Industrialisasi.Penduduk di negara-negara yang tidak mengandalkan minyak sebagai penopang perekonomian masih banyak yang berada di garis kemiskinan.Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Liga Arab.

Sementara itu Negara-negara yang mengandalakan sektor minyak umumna adalah Negara-negara yang secara gegrafis berada dikawasan Teluk Arab yang kaya akan minak bumi. Diantaranya Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Oman.

Dampak Politik

Berikut adalah peran Liga Arab dalam penyelesaian konflik di daerah Timur Tengah.

Peran Liga Arab dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

Pada masa awal pembentukan Liga Arab, masalah Palestina menjadi pokok pembahasan yang utama.Konflik Israel-Palestina bergolak sejak diproklamirkannya Israel sebagai sebuah negara oleh David ben Gurion pada 14 Mei 1948.Berdasarkan Deklarasi Balfour pada bulan November 1917. Dalam deklarasi tersebut dikatakan:

“Pemerintah Inggris menyetujui didirikannya sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melancarkan  pencapaian tujuan ini, setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan  sesuatu yang dapat merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh setiap bangsa Yahudi di negara lain” (Bakar, 2008)

Liga Arab sebagai sebuah wadah yang mempunyai tujuan untuk kemerdekaan bagi negara-negara Arab seharusnya menjadi sebuah harapan untuk menjadi penengah dalam konflik yang telah berlangsung lama tersebut.Walaupun dapat dipahami ketika konflik ini mulai bergulir yaitu pada tahun 1948, Liga Arab masih sangat muda untuk mengatasi masalah yang krusial tersebut, usianya pada saat itu adalah 3 tahun.Liga Arab akhirnya hanya mengandalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik Israel-palestina.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa dalam Lesly Agistania (2010) berpendapat bahwa "Hendaknya ada perubahan dalam arah proses perdamaian, dengan menjadi  penengah yang memahami kebutuhan dua pihak, dan bukan satu pihak."

Sampai saat ini, Liga Arab masih berusaha membantu menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.Salah satu peran yang bisa dilihat adalah keputusan Liga Arab dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Beirut, Maret 2002.(KTT Liga Arab di Beirut memutuskan mendukung perjuangan rakyat Palestina).

Peran Liga Arab dalam Krisis Teluk I

Perang Irak-Iran dalam perang Teluk disebabkan banyak faktor,salah satu yang paling penting adalah masalah historis.  Meskipun berada di dekao kawasan Timur Tengah dan mayortias penduduknya muslim, namun Iran tidak termasuk ke dalam Liga Arab. Hal itu karena Iran bukanlah termasuk bangsa Arab, tetapi bangsa Parsi yang sejak lama dikenal memiliki hubungan kurang harmonis dengan bangsa Arab.Hal ini kemudian berpengaruh pula pada sikap Liga Arab terhadap Perang Teluk I.

Ketika Irak melakukan invasi ke wilayah Iran, Liga Arab bersikap netral dengan tidak ikut campur terhadap masalah tersebut.Namun 180 derajat berubah ketika situasi perang berbalik menguntungkan Iran. Ketika pasukan Irak mulai terjepit dan Iran mengancam akan meruntuhkan pemerintahan Saddam Husein maka Liga Arab merasa harus ikut campur dalam urusan ini, karena hal itu menyangkut kedaulatan Negara anggotanya. Bantuan dana bahkan diberikan oleh beberapa Negara sahabat Irak didalam Liga Arab.

Peran Liga Arab dalam Krisis Teluk II

Invasi Irak ke Kuwait menimbulkan reaksi dunia Internasional.Liga Arab dalam konferensi di Kairo mengeluarkan pernyataan bahwa Irak harus segera menarik mundur pasukannya dari Kuwait.Pada tanggal 8 Agustus1990 As, Inggris, Prancis, Australia dan Negara Liga Arab melakukan operasi Perisai Gurun (Desert Shield Operation).Operasi ini belum melakukan penyerbuan terhadap Irak di Kuwait barulah sejak  17 Januari 1991, operasi diubah menjadi operasi Badai Gurun (Desert Storm Operation) dibawah Jendral Norman Schwarzkpf (AS).(www.penasejarah.com) Serangan militer secara besar-besaran tersebut akhirnya mampu melumpuhkan kekuatan militer Irak hingga memaksa Presiden Saddam Husein untuk memerintahkan pasukannya mundur dan menyepakati gencatan senjata.Irak pada akhirnya menerima semua saratyang diajukan pihak sekutu dan Liga Arab.

Peran Liga Arab dalam Krisis Teluk III

Selama perang Teluk I memang Saddam mendapat bantuan ekonomi dan militer besar-besaran dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, Perancis dan Inggris.Tetapi bantuan itu semata-mata karena khawatir terhadap ancaman Revolusi Islam rezim Khomeini.Karena itu bagi Amerika Serikat dan sekutu dari Baratdan Arab kemungkinan kekalahan Baghdad pada perang Irak Iran harus dicegah sekuattenaga. (Nur Ika Hening Wijayanti, 2006: 65, Skripsi)

Karena itulah ketika kepentingannya bersama Irak telah usai Amerika tak memiliki lagi kepedulian terhadap Negara itu.  Kemudian ketika  Amerika merasa terancam dengan kekuatan Irak, Amerika mulai mencari-cari alasan untuk menyerang Irak. Upaya legitimasi dari PBB terus diusahakan Amerika dengan mengajukan beragam alasan.Namun takada satupun yang dapat diterima. Bahkan hingga Amerika melakukan invasi ke Irak pada 2003 dunia Internasional mengecam serangan tersebut karena Amerika tak memiliki alasan yang kuat atas tindakannya itu. Alasan yang diajukan Amerika sangat mengada-ada dan terlihat jelas tak masuk akal dan tidak terbukti.Namun dunia Internasional tak dapat mencegah tindakan Amerika yang memiliki kekuasaan superior itu.Bahkan Liga Arab pun tak berkutik dan hanya bisa menjadi penonton.

Peran Liga Arab dalam Penyelesaian Konflik Suriah

Peran liga Arab dalam penyelesaian konflik Suriah dilansir dalam media Antara News (25/4) menyatakan bahwa pemerintah Suriah, Rabu (24/4), menolak  peran apa pun oleh Liga Arab dalam penyelesaian krisis di negerinya, dan menyatakan Damaskus akan berhubungan dengan Utusan Gabungan PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi hanya sebagai wakil PBB. "Suriah telah bekerjasama dengan Brahimi dan akan terus melakukan itu dalam konteks dia hanya sebagai utusan PBB, sebab Liga Arab memihak persekongkolan melawan Suriah," kata Kementerian Luar Negeri Suriah, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Peran Liga Arab sebagai organisasi regional sebenarnya sangat diharapkan dalam penyelesaian konflik ini.Namun demikian, kewenangan yang terbatas membuat Liga Arab seakan mandul dalam membantu Suriah menemukan jalan keluar dari konflik berkepanjangan yang mereka hadapi. Peran Liga Arab mulai muncul ketika pada konferensi terakhir di Doha, Qatar, Liga Arab memberikan kursi perwakilan Suriah kepada pihak oposisi, bukannya kepada rezim Assad yang secara administratif masih memiliki legitimasi sebagai pemerintahan di Suriah. Hal ini lalu menggiring pada pertanyaan menarik mengenai apa sebenarnya motif di  balik sikap Liga Arab tersebut. (Middle East Studies Indonesia, 2013) Maka dalam hal ini Liga Arab seperti tidak punya power untuk memaksa ataupun mengintervensi masalah ini. Akibatnya, mereka hanya nampak seperti  penonton saja. Liga Arab hanya bisa bertindak di luar konflik dan di luar Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

Bakar, A. (2008). Berebut Tanah Suci Palestina. Yogyakarta: Insan Madani. Azhari, D. I.

Pengaruh Pan Arabisme terhadap Efektivitas Liga Arab. Jurnal Ilmiah. Lesly, A. (2010).

Nn. (t.t) Peran Liga Arab dalam Penyelesaian Konflik perselisihan Israel-Palestina. [online] tersedia: http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/peran-liga-arab-dalam-penyelesaian.htmlhttp://politik.kompasiana.com/2012/12/09/israel- palestina-dan-pan-arabisme-baru-sejarah-tanah-berdarah-514601.html. Diakses pada tanggal 7 April 2016.

Middle East Studies Indonesia.(2013).Liga Arab dan Konflik Suriah.http://middleeasti ndonesia.wordpress.com/2013/06/10/resume-diskusi-liga-arab-dan-konflik-suriah/ Wibisono, K. (2013).

Liga Arab dan Konflik Suriah.[online] tersedia: http://www.ant aranews.com/berita/371174/suriah-tolak-peran-liga-arab-dalam-penyelesaian-krisis. Diakses pada tanggal 7 April 2016.

Nn. 10 Februari 2010.Organisasi Regional: Liga Arab (Leuge of Arab States). [Online].Diakses tanggal 7 April 2016.

Nn. Rabu 4 November 2009. Liga Arab. [Online].Diakses tanggal 7 April 2016.

Nur Ika Hening Wijayanti. 2006. Intervensi Amerika Serikatterhadap Irak dalam Perang Teluk III Tahun 2003.Skripsi.FKIP. UNS

Pemilu 1982 dan Pemilu 1987

Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 merupakan salah satu dari perhelatan akbar setiap 5 tahun untuk memilih wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia.

Pemilu pada masa Orde Baru bisa disebut hanya menjadi formalitas belaka untuk melegitimasi kekuasaan  rezim diktator yang berkuasa. Soeharto yang sangat menganggungkan Pancasila menampilkan dirinya sebagai tokoh kesatria yang selalu membela dan menjaga keutuhan Pancasila, karena dirinya dapat naik ketampuk kekuasaan dengan menjadikan pembelaan terhadap Pancasila sebagai batu loncatan. Maka figure dirinya yang ingin ditampilkan pun adalah sebagai kesatria pembela Pancasila, jadi jika ia melanggar dasar  Negara maka ia merusak citra dirinya. Karena itu Soeharto tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan mengadakan Pemilu. Tetapi Pemilu pada masa Orde Baru di desain untuk selalu memenangkan Rezim yang berkuasa. Lawan-lawan politiknya dikerdilkan agar tidak menjadi ancaman serius. Caranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dibuat untuk menjalankan kepentingan rezim Orba. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah Asas Tunggal Pancasila, kebijakan yang menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau ideologi ini mendapatkan kritikan dan banyak pula yang setuju dan tidak setuju.

Kebijakan asas tunggal tidak hanya satu-satunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru, ada beberapa kebijakan sebelum asas tunggal yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Awal sebelum dicetuskan Asas tunggal dibuat kebijakan fusi partai, tahun 1973 pemerintah mengambil kebijakan penyederhanaan partai. Menurut banyak perwira Angkatan Darat, sistem banyak partai merupakan faktor penghambat tercapainya konsensus nasional tentang dasar serta tujuan negara. Menurut pendapat yang pro fusi partai bahwa partai-partai hanya melakukan oposisi demi kepentingannya dan kurang memperhatikan program-program pembangunan. Karenanya, kebijakan penyederhanaan partai merupakan alat yang efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuaaan ditangan penguasa. Fusi ini juga diharapkan akan menjadikan nkekutaan partai lawan menjadi mandul.”Proses pemandulan parpol tidak hanya akibat faktor eksternal –berupa rekayasa dan campur tangan pemerintah terhadap urusan-urusan internal organisasi, tetapi juga saling terkait dengan faktor internal seperti lemahnya kesatuan organisasi, dan yang terpenting adalah lemahnya kualitas anggota” (Haris, 1998 : 163).

Sejak Golkar lahir memang tidak lepas dari peran militer. Apabila hubungan ABRI dengan PPP dan PDI lebih banyak diwarnai dengan intervensi terutama yang menyangkut suksesi kepemimpinan partai dan masa-masa kampanye pemilihan umum, hubungan ABRI dan Golkar  lebih banyak bersifat simbolis mutualisme (saling menguntungkan). Bahkan dalam sturuktur politik yang di bangun selama masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan ABRI dan Golkar tak terpisah. Hal ini dapat di pahami karena ABRI-lah yang membidani kelahirannya Golkar.

Selain mendominasi kepengurusan DPP Golkar dan menjadi sumber dana bagi Golkar, dukungan militer terhadap Golkar juga tercermin dalam banyaknya penggunaan kekerasan politik (intimidasi) oleh aparat militer pada masa dalam pelaksanaan pemilu 1977. Kekerasan politik yang dilakukan oleh ABRI pada pemelihan umum pada tahun 1971 dan tahun 1977 sangat menonjol jika dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan pada periode berikutnya.

Penerapan Asas Tunggal Pancasila baru disahkan pada 1985 dan penerapannya dalam politik praktis dimulai dalam Pemilu 1987. Penerapan Asas Tunggal Pancasila bertujuan untuk melemahkan kekuatan Islam. Pada Pemilu 1982 pemerintah memang berhasil mereduksi jumlah peserta pemilu, namun fusi kepada golongan Islam ternyata justru memberi jalan bagi kekuatan-kekuatan Islam untuk bersatu, maka dari itu pemerintah berusaha untuk memecah konsolidasi persatuan kekuatan Islam ini dengan menyusutkan pengaruh ideologi Islam dalam tubuh partai Islamnya itu sendiri dan menggantikannya dengan spirit Pancasila.

Kesimpulannya baik Pemilu 1982 maupun pemilu 1987 merupakan hasil kongkrit dari kesuksesan Rezim Soeharto dalam mengamankan kekuasaanya. Pada Pemilu 1982 pemerintahan menggunakan strategi fusi partai untuk mengkerdilkan kekuatan lawan-lawan politiknya. Secara tidak langsung tujuan fusi ini selain untuk mereduksi jumlah partai peserta Pemilu tetapi juga untuk mengadu domba beberapa kekuatan serupa yang ada dalam satu wadah partai yang sama, sehingga meskipun satu partai terdiri dari satu persepsi tetapi memliki ideology dasar yang berbeda. Hal tersebut sukses diterapkan pada PDI yang kekuatannya tak begitu mencuat namun justru menjadi boomerang ketika diterapkan pada partai Islam karena justru PPP menjadi semakin solit dengan kekuatan Islam yang disatukan. Maka untuk melemahkan kekuatan Islam pemerintah mengeluarkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila dimana seluruh partai dipaksa untuk menjadikan Pancasila sebagai asas atau ideologi partainya. Hal ini tidak hanya berlaku pada partai politik tetapi juga untuk semuluruh organisasi di Indonesia. Hasilnya pada Pemilu 1987 PPP mengalami penyusutan suara yang signifikan.

Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa Tanjung Priok

Dalam makalah disebutkan bahwa Tanjung Priok adalah salah satu wilayah basis Islam yang kuat di Jakarta. Maka tingkat fanatisme Islam disini sangat kental sekali. Peristiwa Tanjung Priok adalah pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan pada tanggal 12 September 1984 dalam upaya membubarkan demonstrasi yang terjadi di Tanjung Priok. Peristiwa ini diawali oleh tindakan oknum ABRI, bernama Sersan Satu Hermanu yang mendatangi mushala As-Sa’adah untuk menyita pamflet atau brosur berbau ‘SARA’ yang memuat politik menentang pemerintah. Memang pada masa Orba peran militer dalam kehidupan masyarakat sangat dominan, mulai dari perpolitikan nasional sampai dengan wilayah pedesaan semuanya selalu dihiasi dengan kehadiran dan keikutsertaan militer. Tujuannya adalah untuk melanggengkan pemerintahan dari rezim yang berkuasa yang berasal dari kalangan militer, yakni rezim Soeharto atau yang lebih dikenal rezim Orde Baru.

Peristiwa tanjung Priok adalah salah satu contoh dari sekian banyak perisitwa berdarah di negeri ini yang terjadi pada masa Orde Baru dimana militer memiliki andil besar dalam mengakibatkan peristiwa tersebut menjadi begitu pelik dan menimbulkan banyak korban. Perisitiwa Tanjung Priok adalah pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari sistem politik yang dibentuk oleh Soeharto dimana militer diberi kebebasan dan kekuatan untuk ikut campur dalam segala sisi kehidupan masyarakat sipil.

Pada masa awal pemerintahannya sampai pada pertengahan pemerintahannya Soeharto dikenal tidak terlalu dekat dengan golongan Islam. Hal itu dapat tercermin diantaranya pada penerapan asas tunggal Pancasila yang dipaksakan kepada seluruh ormas dan partai Islam. Akibatnya hubungan anatar rezim penguasa dengan golongan Islam menjadi semakin renggang. Bahkan penerapan Asas Tunggal Pancasila ini member dampak pada peristiwa ini, seperti yang dikatakan oleh Fatwa (2005 : 173) bahwa “secara tidak langsung penolakan masyarakat terhadap Asas Tunggal Pancasila inilah yang menyebabkan memanasnya situasi”. Rezim Orde Baru adalah rezim yang berlindung pada kekuatan kepitalis barat, maka itu sangat sekuler. Ideologi Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi kelangsungan rezim Soeharto.

Perisitiwa Tanjung Priok diawali oleh peristiwa kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah, namun menjadi besar karena arogansi militer yang tidak mau mengalah ditambah fanatisme tinggi dari massa yang menjadi korban. Sikap kedua pihak tersebut terbentuk dari suhu politik yang diciptakan di kalangan pejabat tinggi dan tokoh – tokoh nasional. Seperti yang telah dijelaskan diatas keajdian di perpilitikan nasional yang memberi dampak pada peristiwa ini yakni ide mengenai pemberlakukan penerapan Asas Tunggal Pancasila dan Dwi fungsi ABRI yang memberi ruang bagi militer untuk mengobok-obok kehidupan masyarakat sipil. Fakitor ketiga yakni dominasi ekonomi dari segelintir golongan yang mengakibatkan kecemburuan sosial, sedang pemnerintah pun dianggap lebih pro dan menguntungkan segelintir golongan tersebut, yakni golongan kapitalis Barat  dan China. Rakyat menganggap bahwa pemerintah tidak lagi memihak kepada rakyat, maka sikap apatis kepada aparat pun muncul.

Jadi kesimpulannya peristiwa Tanjung Priok adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer dan merupakan dampak sosial secara tidak langsung dari kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru yang seringkali menekan kehendak rakyat yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim. Untuk kasus ini yang menjadi pemicunya adalah kebijakan asas tunggal Pancasila.