Pemilu 1982 dan Pemilu 1987

Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 merupakan salah satu dari perhelatan akbar setiap 5 tahun untuk memilih wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia.

Pemilu pada masa Orde Baru bisa disebut hanya menjadi formalitas belaka untuk melegitimasi kekuasaan  rezim diktator yang berkuasa. Soeharto yang sangat menganggungkan Pancasila menampilkan dirinya sebagai tokoh kesatria yang selalu membela dan menjaga keutuhan Pancasila, karena dirinya dapat naik ketampuk kekuasaan dengan menjadikan pembelaan terhadap Pancasila sebagai batu loncatan. Maka figure dirinya yang ingin ditampilkan pun adalah sebagai kesatria pembela Pancasila, jadi jika ia melanggar dasar  Negara maka ia merusak citra dirinya. Karena itu Soeharto tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan mengadakan Pemilu. Tetapi Pemilu pada masa Orde Baru di desain untuk selalu memenangkan Rezim yang berkuasa. Lawan-lawan politiknya dikerdilkan agar tidak menjadi ancaman serius. Caranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dibuat untuk menjalankan kepentingan rezim Orba. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah Asas Tunggal Pancasila, kebijakan yang menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau ideologi ini mendapatkan kritikan dan banyak pula yang setuju dan tidak setuju.

Kebijakan asas tunggal tidak hanya satu-satunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru, ada beberapa kebijakan sebelum asas tunggal yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Awal sebelum dicetuskan Asas tunggal dibuat kebijakan fusi partai, tahun 1973 pemerintah mengambil kebijakan penyederhanaan partai. Menurut banyak perwira Angkatan Darat, sistem banyak partai merupakan faktor penghambat tercapainya konsensus nasional tentang dasar serta tujuan negara. Menurut pendapat yang pro fusi partai bahwa partai-partai hanya melakukan oposisi demi kepentingannya dan kurang memperhatikan program-program pembangunan. Karenanya, kebijakan penyederhanaan partai merupakan alat yang efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuaaan ditangan penguasa. Fusi ini juga diharapkan akan menjadikan nkekutaan partai lawan menjadi mandul.”Proses pemandulan parpol tidak hanya akibat faktor eksternal –berupa rekayasa dan campur tangan pemerintah terhadap urusan-urusan internal organisasi, tetapi juga saling terkait dengan faktor internal seperti lemahnya kesatuan organisasi, dan yang terpenting adalah lemahnya kualitas anggota” (Haris, 1998 : 163).

Sejak Golkar lahir memang tidak lepas dari peran militer. Apabila hubungan ABRI dengan PPP dan PDI lebih banyak diwarnai dengan intervensi terutama yang menyangkut suksesi kepemimpinan partai dan masa-masa kampanye pemilihan umum, hubungan ABRI dan Golkar  lebih banyak bersifat simbolis mutualisme (saling menguntungkan). Bahkan dalam sturuktur politik yang di bangun selama masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan ABRI dan Golkar tak terpisah. Hal ini dapat di pahami karena ABRI-lah yang membidani kelahirannya Golkar.

Selain mendominasi kepengurusan DPP Golkar dan menjadi sumber dana bagi Golkar, dukungan militer terhadap Golkar juga tercermin dalam banyaknya penggunaan kekerasan politik (intimidasi) oleh aparat militer pada masa dalam pelaksanaan pemilu 1977. Kekerasan politik yang dilakukan oleh ABRI pada pemelihan umum pada tahun 1971 dan tahun 1977 sangat menonjol jika dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan pada periode berikutnya.

Penerapan Asas Tunggal Pancasila baru disahkan pada 1985 dan penerapannya dalam politik praktis dimulai dalam Pemilu 1987. Penerapan Asas Tunggal Pancasila bertujuan untuk melemahkan kekuatan Islam. Pada Pemilu 1982 pemerintah memang berhasil mereduksi jumlah peserta pemilu, namun fusi kepada golongan Islam ternyata justru memberi jalan bagi kekuatan-kekuatan Islam untuk bersatu, maka dari itu pemerintah berusaha untuk memecah konsolidasi persatuan kekuatan Islam ini dengan menyusutkan pengaruh ideologi Islam dalam tubuh partai Islamnya itu sendiri dan menggantikannya dengan spirit Pancasila.

Kesimpulannya baik Pemilu 1982 maupun pemilu 1987 merupakan hasil kongkrit dari kesuksesan Rezim Soeharto dalam mengamankan kekuasaanya. Pada Pemilu 1982 pemerintahan menggunakan strategi fusi partai untuk mengkerdilkan kekuatan lawan-lawan politiknya. Secara tidak langsung tujuan fusi ini selain untuk mereduksi jumlah partai peserta Pemilu tetapi juga untuk mengadu domba beberapa kekuatan serupa yang ada dalam satu wadah partai yang sama, sehingga meskipun satu partai terdiri dari satu persepsi tetapi memliki ideology dasar yang berbeda. Hal tersebut sukses diterapkan pada PDI yang kekuatannya tak begitu mencuat namun justru menjadi boomerang ketika diterapkan pada partai Islam karena justru PPP menjadi semakin solit dengan kekuatan Islam yang disatukan. Maka untuk melemahkan kekuatan Islam pemerintah mengeluarkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila dimana seluruh partai dipaksa untuk menjadikan Pancasila sebagai asas atau ideologi partainya. Hal ini tidak hanya berlaku pada partai politik tetapi juga untuk semuluruh organisasi di Indonesia. Hasilnya pada Pemilu 1987 PPP mengalami penyusutan suara yang signifikan.